Audit Dana Otonomi Sarolangun: Menelusuri Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan audit dana otonomi setiap tahun guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik. Salah satu contoh daerah yang melakukan audit dana otonomi adalah Kabupaten Sarolangun. Audit dana otonomi Sarolangun merupakan upaya untuk menelusuri pengelolaan keuangan daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Menurut Bupati Sarolangun, H. Cek Endra, audit dana otonomi Sarolangun dilakukan secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Audit dana otonomi Sarolangun merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keuangan daerah dan memastikan dana publik digunakan dengan tepat,” ujarnya.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Daerah (PKKD), Ahmad Nuruddin, audit dana otonomi merupakan instrumen penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. “Audit dana otonomi Sarolangun harus dilakukan secara independen dan profesional guna memastikan penggunaan dana publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Audit dana otonomi Sarolangun juga mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Kepala BPK Perwakilan Sarolangun, Andi Pratama, audit dana otonomi Sarolangun memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Audit dana otonomi Sarolangun merupakan langkah yang tepat dalam memastikan dana publik digunakan dengan efisien dan transparan,” ujarnya.

Dengan adanya audit dana otonomi Sarolangun, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin terjaga dan transparan. Melalui upaya ini, diharapkan pula tercipta tata kelola keuangan yang baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Audit dana otonomi Sarolangun menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keuangan daerah dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien.